Cirebon.Koran Cirebon.Bantuan Sosial Elnino yang di gelontorkan pemerintah pusat tahap pertama melalui Kemenko PMK yang di salurkan PT.POS Indonesia berupa beras bulog sebanyak 10 kg / KPM selama enam bulan terhitung bulan Januari sampe dengan bulan juni tahun 2024 menuai keluhan sejumlah pihak dan di duga kuat tidak tepat sasaran .
Pasal nya dalam penyaluran tahap pertama di wilayah kecamatan Klangenan tepatnya di desa Serang kecamatan Klangenan kabupaten Cirebon di temukan sejumlah nama KPM yang tidak tepat sasaran , seperti orang yang mampu atau orang kaya , perangkat desa bahkan sekelas pengusaha yang dulu nya tidak dapat bansos sekarang dapat bansos beras 10 kg , dan parahnya lagi orang yang tidak mampu justru tidak dapat bansos dengan kata lain banyak warga yang tidak mampu justru di coret atau di hapus dari data bantuan sehingga hal tersebut sangat di keluhkan oleh pemerintah desa setempat.
Risdianto kuwu desa Serang kepada awak media di sela sela penyaluran bansos Elnino menyampaikan keluhannya terkait data yang di keluarkan pemerintah pusat dalam hal ini baik dari Kemensos maupun Kemenko PMK acuannya dari mana , ungkapnya.
Karena menurut Risdianto data yang di keluarkan banyak yang tidak akurat dan tidak tepat sasaran sehingga ini jadi permasalah di desa kami dan kami jadi sasaran kemarahan warga karena banyak warga yang komplen kepada kami , sementera saya sebagai Kuwu baru di lantik dan menjabat sebagai Kuwu desa Serang belum mengusulkan atau mengajukan warga saya untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat , Tandas Risdiana kepada awak media .
Lebih jauh suhu politik di desanya masih hangat paska pemilihan kuwu kemarin sehinga banyak tudingan dari warga terutama lawan politik saya seolah olah ini permainan saya , padahal saya sendiri tidak tau menau perihal data KPM ataupun data warga yang dapat bantuan sosial dari pemerintah pusat , namun begitu saya sebagai Kuwu tetap menghadapinya dengan bijak dan sudah menjelaskan secara baik baik kepada warga yang komplen ke pemerintahan desa , ungkapnya kepada awak media.
Risdianto berharap kepada pemerintah pusat baik kepada Kementrian Sosial maupun Kementrian Kordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan agar membenahi data yang sudah di keluarkan agar selain akurat dan tepat sasaran agar dalam penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan masalah baru di desa desa karena bagaimanapun juga kami pemerintahan desa yang berhadapan langsung dengan warga , imbuhnya.
(Wastija)
Post A Comment: