BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SE.SH.MH., Asih Mintarsih / Firda


Penasihat : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Darma Kusuma


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Muhadi


Wakil Pemimpin RedaksI : Nurhendi


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Darma Kusuma, Wastija, Ferry Rusdiono, Brigjen Pol (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya, Ating


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Nurrudin


Korlap : Agus Tri, Rukma Hermada


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Andri, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi, Nurkaman SH, Betran Ernowo, Rizqin, Ahmad Yani, Khaerunisa


Pemasaran : Renaldo Ernowo SE


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng :


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung :


Investigasi : Suswantoro, Dias Kusuma .


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Piem Apriyanto


Kabupaten Cirebon : Reynaldi


Cirebon Timur : Dasuki


Cirebon Utara : Supriyadi


Cirebon Barat : Diding .


Indramayu : Agus Suherman


Kuningan :


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi :


Bali : Neti herawati SE


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara : Yusniaty / Okti


Tegal :



Brebes :


WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon :Tatang, Godrianto, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri, Sulaeman


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : .


Indramayu :


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Fitri Herliani


Bandung : Jamaludin


Cimahi :


Bekasi : Siti Sarah


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0895 7087 71888 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Peringati HUT ke-52 Korpri, Bupati Imron Ajak ASN Netral pada Pemilu 2024

 


   KABUPATEN CIREBON --Koran cirebon. Pemkab Cirebon memperingati HUT ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) tingkat Kabupaten Cirebon di halaman Kantor Bupati Cirebon, Rabu (29/11/2023).

Bupati Cirebon, Drs. H. Imron, M.Ag selaku pembina Korpri Kabupaten Cirebon, membacakan sambutan Ketua Umum Korpri, mengatakan bahwa momentum ulang tahun ke-52 Korpri ini bisa dijadikan sebagai upaya untuk meneguhkan Korpri sebagai penguat NKRI dan pelindung ASN. 

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Korpri dan seluruh ASN atas semua program yang bermanfaat kepada masyarakat luas. 

Menurutnya, semua program tentunya tidak akan terlaksana dengan baik tanpa kerja-kerja yang optimal dari seluruh ASN.

"Dari keberhasilan Indonesia melewati pandemi Covid-19 dengan baik, sehingga dipuji khalayak Internasional. Program-program terobosan dan reformasi struktural yang telah berdampak positif ke masyarakat luas adalah bagian dari kerja keras para ASN," kata Imron.

Selain itu, lanjut Imron, peran aktif para ASN anggota Korpri dalam mengendalikan inflasi dan penanganan stunting sangatlah besar. 

"Inflasi terus kita kendalikan dan stunting secara bertahap dapat kita turunkan, dan saya yakin tahun 2024 angka stunting di Kabupaten Cirebon akan turun," sambungnya.

Ia mengungkapkan, saat ini dunia sudah digerakkan oleh sistem dan algoritma pemrograman maupun verifikasi biometrik, sehingga pihaknya tidak bisa lagi menggerakkan pemerintahan dengan cara-cara lama.

"Kita tidak boleh menyelesaikan masalah saat ini dengan pendekatan masa lalu. Kta harus menyelesaikan masalah yang ada saat ini dengan pendekatan yang paling update, memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih akurat," jelasnya.

Imron minta Korpri mampu membaca dan menjawab perubahan selama ini. Sebab, semua negara maju sudah menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi. 

"Saya minta para pengurus Korpri yang rata-rata adalah para Sekjen, Sesmen, Sekda dapat menerapkan meritokrasi dalam birokrasi. Hal ini sangat penting, agar birokrasi Indonesia menjadi semakin baik," tutur Imron.

"Karena meritokrasi harus berbasis pada kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil, wajar, transparan dan tanpa diskriminasi," tambahnya.

Terkait Pemilu 2024, Imron menyebut bahwa Korpri sebagai organisasi yang sudah berkali-kali menghadapi Pilpres dan Pilkada.

Sehingga, sudah sangat paham dan terlatih untuk tetap berada dalam posisi netral dan tegak lurus dengan negara, Pancasila dan UUD 1945. 

"Dalam sejarah kehidupan Korpri ketika disandingkan dengan Pemilu Presiden dan Pilkada, dua event besar ini selalu dikaitkan dengan netralitas ASN dan netralitas Korpri. Saya yakin, Korpri akan netral dalam ajang Pemilu dan Pilkada 2024," ucap Imron.

Ia menjelaskan, Korpri memiliki peran penting dan strategis dalam membangun bangsa Indonesia, karena Korpri merupakan salah satu wadah perekat dan pemersatu bangsa. 

"Melalui Korpri, mari kita senantiasa berperan dengan meningkatkan kinerja, berkolaborasi dan bersinergi, serta menumbuhkan energi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang diamanahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Imron, Korpri kedepan harus terus menjadi bagian dari pengungkit kinerja birokrasi, agar berbagai program pembangunan bisa terlaksana dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat.

"Sebagai aset bangsa, ASN berhak mendapatkan kesejahteraan yang layak dan pemerintah menjamin kesejahteraan ASN melalui perbaikan komponen kesejahteraan ASN yang layak, pemberian pensiun bagi PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta pemberian apresiasi atau penghargaan atas prestasi dan capaian ASN dalam membangun negeri," pungkasnya. 

(Firda Asih)

Banner

Post A Comment: