BOX REDAKSI


Koran Cirebon Group


Diterbitkan Oleh :PT. ARJUNA TARUNAKARYA

Berdasarkan : UU No. 40. Tentang PERS

Oleh : YAYASAN JASMINE PERSADA INDONESIA

SK. Menkumham : No. AHU : 00283.50.102014

SK Pendirian :Akta No. 15 Tanggal 17-04-2014





Pendiri : Agus Manurung, SE.SH.MH., Asih Mintarsih / Firda


Penasihat : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Diding Syafrudin


Penasihat Hukum : Agus Manurung, SE.SH.MH., Dr. H. Dr.Lusia Sulastri S.H.M.H (Jasmine)


Pemimpin Umum : Darma Kusuma


Pemimpin Perusahaan : Asih Mintarsih


Pemimpin RedaksI : Muhadi


Wakil Pemimpin RedaksI : Nurhendi


Dewan Redaksi : Dr. H. Diding Syarifudin H. Darma Kusuma, Wastija, Ferry Rusdiono, Brigjen Pol (P) DRS. A. Rusno Prihardito , Rudi, Wagi Altasya, Ating


Redaktur : Agus Budiman


Editor : Nurrudin


Korlap : Agus Tri, Rukma Hermada


Sekertaris Redaksi : Mala Sari Wangi


Bendahara Redaksi : Valeriana Ernowo


Staff Redaksi : Muali, Andri, Rendy Setiawan, Shidiq Wibisono, Showadi, Nurkaman SH, Betran Ernowo, Rizqin, Ahmad Yani, Khaerunisa


Pemasaran : Renaldo Ernowo SE


Layout : Jegrog


Kaperwil Jabodetabek : Amos Mainase


Kaperwil Jateng :


Korwil : Nurzaman


Korwil Lampung :


Investigasi : Suswantoro, Dias Kusuma .


KABIRO KORAN CIREBON


Kota Cirebon : Piem Apriyanto


Kabupaten Cirebon : Reynaldi


Cirebon Timur : Dasuki


Cirebon Utara : Supriyadi


Cirebon Barat : Diding .


Indramayu : Agus Suherman


Kuningan :


Majalengka : Dede Sukmara,


Cimahi :


Bali : Neti herawati SE


Subang : Gusman


Garut : Beni Nugraha AMD.KD


Bengkulu : Desmi Herawati


Lampung Utara : Yusniaty / Okti


Tegal :



Brebes :


WARTAWAN KORAN CIREBON


Kota Cirebon :Tatang, Godrianto, Dodi Agustian


Kab. Cirebon :Agus Irnawan, Suparman, Safitri, Sulaeman


Subang :Arthur


Kuningan :


Majalengka : .


Indramayu :


Jabodetabek : Hendra, Martin LS


Jawa Tengah :


Jakarta (Wilayah Liputan KPK, Kementerian dll) : Feri Rusdiono

Jakarta : Fitri Herliani


Bandung : Jamaludin


Cimahi :


Bekasi : Siti Sarah


Bengkulu :

Cianjur : Moh. Arfin Yusuf

No. Rek BRI : 4130-01-012390-53-1

Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan :

Jl. Sudirman - Perumahan Taman Kota Ciperna Blok B.2 Kav 1-2 Ciperna - Kec. Talun Kab. Cirebon

Telp : 0895 7087 71888 - 0821 1776 2817

Percetakan : CV. Angkasa & Brother

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Pengiriman Berita :redaksikorancirebon@gmail.com

koranecirebon@gmail.com

Iklan dan Pemasaran :

Navigation
Berita Terkini // Lihat Semua 

Wabup Cirebon Hadiri Rakorwasdanas


Koran  Cirebon  ( KABUPATEN CIREBON ), Wakil Bupati Cirebon, Hj. Wahyu Tjiptaningsih,SE, M.Si bersama Sekda, Drs Rahmat Sutrisno, M.Si dan perwakilan SKPD menghadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) tahun 2021 sekaligus Launching Sinergitas Pengelolaan bersama Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi oleh Kemendagri, KPK dan BPKP secara Virtual di Ruangan Nyimas Gandasari Kantor Setda,  Kabupaten Cirebon, Selasa (31/8/2021). 


Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional (Rakorwasdanas) dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. 



Dalam arahannya, Tito Karnavian meminta kepada seluruh kepala daerah mendukung program Monitoring Centre Prevention (MCP) Pencegahan Korupsi dengan menugaskan para inspektur di masing-masing daerah agar tersambung dengan sistem MCP. 


"Semoga semua daerah bisa tersambung dengan sistem MCP karena masih banyak daerah belum tersambung dengan MCP,. Ini demi pencegahan korupsi," kata Tito. 



Tito menjelaskan, pengelolaan program MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dapat melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola yang baik. 


"Kemendagri sebagai fungsi pemerintah dan pengawasan umum di antaranya sebagai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan satu pintu, manageman ASN, manajemen pendapatan asli daerah serta dana desa," ujarnya. 



"Meskipun pemerintah desa yang dipilih oleh rakyat,  tetapi secara manajemen perangkat semuanya diatur oleh kepala daerah baik bupati maupun walikota," tambahnya. 


Ia mengungkapkan, dalam perencanaan APBD di daerah harus benar-benar sesuai kebutuhan dan  demi kebutuhan masyarakat di daerah. 



"Tetapi kalau perencanaan awalnya sudah tidak benar maka di belakangnya juga pasti tidak benar. Ini yang menjadi potensi terjadinya penyelewengan anggaran atau korupsi," kata Tito.



Sementara itu, Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, kegiatan ini merupakan momentum sebagai anak bangsa untuk melepaskan NKRI dari praktik korupsi. 



"Kami KPK harus memberikan andil besar untuk melakukan pencegahan korupsi. Karena kita perlu sadari tujuan negara kita tidak akan terwujud jika masih banyaknya    praktik korupsi," ungkapnya. 


Firli menjelaskan, KPK diberi mandat oleh negara untuk melakukan pengawasan dengan segala cara mulai dari pencegahan pemberantasan tindak pidana Korupsi. 


"Kami selalu koordinasi dengan pihak Polri dan Kejaksaan  untuk penanganan serta pencegahan korupsi. Karena kami  KPK juga melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan," tegasnyanya.( Firda Asih.Sudi Aji )

Banner

Post A Comment: