Seperti terungkap dalam jumpa pers yang diselenggarakan Ketua DPD PG Indramayu Terpilih, Syaefudin, Selasa (21/7/2020). Ia menegaskan bahwa proses pemecatan seseorang di kepengurusan itu harus melalui mekanisme organisasi. Padahal sampai saat ini, imbuh dia, sama sekali tidak pernah dipanggil resmi perihal ketidaksahan Musda X dan lain-lain.
“Sampai saat ini saya belum pernah menerima SK pemecatan saya dan pengurus lain. Saya tau dipecat justru dari media sosial (medsos). Itu sama artinya saya dipecat melalui medsos,” tegas dia.
Ia juga menyatakan, isu pemecatan dirinya dianggap sengaja dilakukan oleh kelompok tertentu dengan “design by order” yang terencana. Indikasi tersebut , sambungnya, ketika muncul pernyataan dari kelompok di DPD PG Indramayu dua hari pasca Musda X tentang “isyarat” pemecatan dirinya yang terang dalam status di akun Medsos.
“Sekarang sudah jelas siapa yang lebih beretika dan punya niat menjaga Marwah Golkar. Bagi kami menjaga martabat partai adalah wajib, dengan tidak mengumbar persoalan di media sosial. Kita punya mahkamah partai sebagai wadahnya,” imbuh dia.
Sebelumnya Syaefudin dinyatakan sebagai Ketua DPD Golkar Kabupaten Indramayu setelah terpilih secara aklamasi pada Perhelatan Musda X belum lama ini. Namun pelaksanaan Musda Golkar X tersebut ditentang oleh pihak lain bersama sejumlah oknum Pengurus DPD PG Jawa Barat. Mereka beranggapan bahwa Musda X tersebut cacat hukum walaupun hanya dalam sebuah pernyataan yang diduga dilakukan oleh kepentingan secara personal sebagaimana yang beredar dan ditandatangani oleh AG.
Forum Inisiator Warga Pemilih Golkar, Mahfudin, mengatakan bahwa ada sebagian yang menyoal terkait ketidakhadiran unsur DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, sehingga dinyatakan bahwa MUSDA X Parati Golkar yang diselenggarakan di Indramayu kemarin sebagai Musda Ilegal sebagaimana dalam Press Rilis yang beredar di media massa dan media sosial dengan Kop Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, cap stempel dan ditandatangani oleh AG.
"Hal ini kami menduga sebagai tindakan oknum pengurus yang memanfaatkan Partai Golkar secara sewenang-wenang dan otoriter karena pengambilan keputusan pada Partai Golkar diambil tidak berdasarkan forum rapat dan harus sesuai prosedur dan mekanismenya," tuturnya.
Ia menyatakan, pasca MUSDA X DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu yang telah menghasilkan keputusan dengan terpilihnya Syaefudin sebagai ketua terpilih dan telah mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan baik internal dan eksternal.
Mewakili Forum Inisiator warga pemilih atau konstituen Partai Golkar Indramayu sangat mengapresiasi dan mendukung penuh atas terselenggaranya MUSDA X tersebut beserta dengan hasil-hasil keputusannya.
Bahwa kemudian beredar SK dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat perihal Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Indramayu Masa Bakti 2016 – 2020 dengan nomor surat, Nomor : KEP-17/GOLKAR/V2020 Tanggal 20 Juli 2020 , menjadi viral dan bahan buly-an warga medsos, menjadi keprihatinan kader partai.
"Karena sangat jelas terbaca oleh publik bahwa SK tersebut adalah SK yang tidak berdasar dan tidak mempunyai dasar hukum yang benar. Publik mempertanyakan pada soal dasar hukum, prosedur dan mekanisme keluarnya SK tersebut. Kami sangat meyayangkannya karena Partai Golkar dikelola dengan cara cara yang tidak sesuai dengan AD ART Partai Golkar," pungkasnya.(parto)
Post A Comment: