KORAN CIREBON (Kabupaten Cirebon) - Terdengar Teriakan atau Gaung perlawanan terhadap ketidak adilan kayawan PT Yamakawa rattan industry yang di PHK sepihak, dari terus berkumandang.kali ini puluhan karyawan tersebut melakukan audiensi dengan pihak kecamatan plumbon kabupaten Cirebon.kamis (18/6/2020).Dalam kegiatan itu hadir camat plumbon,kapolsek depok,perwakilan pihak perusahaan PT Yamakawa,LSM GRIB kabupaten Cirebon dan puluhan karyawan yang di PHK, serta mendapatkan pengawalan anggota kepolisian posek depok dan koramil plumbon.
Untung selaku perwakilan PT Yamakawa usai kegiatan mengatakan,pertemuan dengan karyawan tersebut sudah beberapa kali di hadirinya hadiri,dan diakuinya setiap pertemuan dirinya selalu laporkan kepada pimpinan perusahaan namun menurutnya jawaban perusahaan sampai saat ini masih sama.
"Sebelum pertemuan ini kami juga sudah ada pertemuan dengan pihak karyawan ini,dan terkait tuntutan satu kali perusahaan belum memberikan jawaban jawabanya masih sama seperti yang awal."jelasnya.kepada awak media.
Sementara itu sekjen LSM GRIB kabupaten Cirebon,Amal Sumbhan,pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat plumbon terutama para karyawan PT Yamakawa yang terkena PHK.di katakanya bahwa perusahan tersebut jelas-jelas melanggar regulasi perundang-undangan ketanagakerjaan dengan mem PHK tanpa pesangon.
"Sebenarnya saya sudah tau sebelum bahwa camat tidak dapat berbuat apa-apa karena regulasinya ada di bupati kabupaten Cirebon.seharusnya bupati jangan diam saja dengan adanya dampak covid ini.bupati seolah-olah membiarkan ada warganya yang terdampak covid ini yaitu di PHK tanpa di berikan pesangon.seharusnya regulasinya ada di UU ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 pasal 102 bahwa bupati melalui disnakernya bisa menindak perusahaan namun ini tidak dilakukan oleh bupati."jelasnya.Dirinya juga menegaskan,pihaknya sudah 2 kali melayangkan surat kepada bupati namun sampai saat ini diakuinya belum ada jawaban.pihaknya juga telah melakukan audiensi dengan DPRD kabupaten Cirebon melalui komisi IV namun tetap saja belum mendapatkan jawaban yang kongkrit dari DPRD kabupaten Cirebon.
"Kami sudah melayangkan surat kebupati dan sampai saat ini belum di tanggapi oleh bupati,dan ini sebenarnya persiden buruk bagi nasib pekerja kabupaten cirebon.masih untung ada LSM atau ormas yang ikut memperjuangkan kalau tidak ada yang memerjuangkan semuanya tidak peduli.kita juga sudah melakukan audiensi dengan DPRD kabupaten Cirebon lewak komisi IV hasilnyapun belum ada ultimatum.kemarin komisi IV ngomong akan melakukan tindakan persuasif ketika perusahaan melanggar akan menutup,saya rasa itu omong besar saja."tegasnya.
Amal juga menambahkan,dirinya akan melayangkan surat kembali kepada bupati Cirebon untuk yang ke tiga kalinya,dan apabila bupati tidak ada respon maka menurutnya bahwa bupati tidak sayang rakyatnya dan hanya sayang kepada kapitalis saja.ditambahkan juga bahwa banyak perusahaan yang mem PHK karyawan nya namum menurutnya semua sudah menaati regulasi yang ada."Kenapa Yamakawa bergejolak,karena perusahaan ini melanggar tidak memberikan pesangon.nah ini sebagai catatan saya tunggu gerakan bupati cirebon yang peduli tentang pekerja yang terdampak covid 19 ini.jadi kami minta bupati segera melakukan tindakan nyata kepada perusahaan.kami akan terus akan melakukan perlawanan baik secara litigasi maupun non litigasi sampai tuntutan teman-teman ini terpenuhi. walaupun dengan setandar yang ketat karena covid ini masih berlangsung jadi kami juga harus menaati aturan yang berlaku."pungkasnya.
(Sudi Aji.Suwandi)
Post A Comment: