“Musrenbang menjadi penting karena pemerintah dan pemangku kepentingan duduk secara bersama dan setara dalam memikirkan pembangunan yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat. Mari kita wujudkan Majalengka yang Raharja,” tegas Bupati Majalengka Karna Sobahi, saat di kompermasi memberikan amanatnya dalam pembukaan Mesrenbang RJPMD Kabupaten Majalengka 2018-2023, di Gedung Graha Sindangkasih Majalengka, Senin (15/4). Hadir dalam acara itu, Sekda Majalengka beserta para Kepala SKPD Pemkab Majalengka, unsur forum pimpinan daerah, unsur kecamatan dan desa serta undangan lainnya.ungkapnya
Menurut Bupati Karna Sobahi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahunan yang berisi penjabaran dari visi , misi , dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional. RJPMD menekankan tentang pentingnya menterjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda Kepala Daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan.
Disebutkannya, mengacu ke pada Udang-udang 25/2004, perencanaan pembangunan Nasional melalui perogeram RPJMD perlu untuk memenuhi prinsip-prinsip seperti strategis yaitu RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, prinsip demokratis dan partisipatif.yang Artinya, penyusunan RJPMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder, dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Ketiga prinsip politis, bahwa penyusunan RJPMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD. Kemudian prinsip keempat yakni perencanaan bottom-up, bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu untuk diperhatikan dalam penyusunan RJPMD. Dan yang kelima prinsip perencanaan Top Down, bahwa proses penyusunan RJPMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RJPMD dan RJM Nasional.Ungkapnya
Bupati Karna Sobahi juga menyampaikan program prioritas Kabupaten Majalengka yang dilaksanakan dalam program 100 hari kerja untuk memenuhi janji politiknya selama berkampanye setelah resmi dilantik oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tanggal 19 Desember 2018 yang lalu di Bandung, program tersebut akan terus dilaksanakan selama RJPMD 2018-2023 yang terdiri dari 9 agenda seperti program pengentasan kemiskinan melalui program “Renyah” Rantang Kanyaah, penyediaan buku pelajaran bagi SD dan SMP secara gratis, pelayanan kesehatan gratis, berkualitas dan tuntas. Kemudian, pemberian insentif guru ngaji, guru diniyayh, imam masjid, dan bantuan sarana dan prasarana keagamaan. Selain itu, program pelayanan KTP gratis secara mobile, pelayanan perijinan secara mudah, cepat, dan transparan, evaluasi pajak bumi dan bangunan (PBB), peningkatan tunjangan kinerja aparatur sipil Negara (ASN), dan quick response Majalengka Raharja.
“Semua program tersebut untuk mewujudkan Kabupaten Majalengka yang relijius, harmonis, adil, dan sejahtera (Raharja), “ pungkasnya. (DS Baron )
Post A Comment: